Izin Habis, Situ Ceper Belum Direklamasi

Izin Habis, Situ Ceper Belum Direklamasi
Rabu, 10 November 2010 | 11:10 WIB
Izin Habis, Situ Ceper Belum Direklamasi Kerusakan lingkungan Situ Ceper yang sudah sangat parah

KlikM, Bekasi - Kendati izin pengelolaan Situ Ceper oleh PT Panca Mitra Jaya akan berakhir pada tanggal 27 November 2010 mendatang. Namun sampai saat ini belum terlihat adanya upaya untuk melakukan reklamasi lingkungan Situ Ceper yang rusak parah akibat kegiatan penambangan pasir selama bertahun-tahun.

Ketua Presidium LSM Sniper, Gunawan mengatakan, bahwa berdasarkan pemantauan di lapangan, kegiatan penambangan di Situ Ceper masih terus berlangsung. Padahal, masa izin pengelolaan akan selesai beberapa hari lagi. Gunawan menyesalkan sikap BPLH yang seolah abai terhadap persoalan Situ Ceper yang sudah berulangkali dikritisi.

Menurutnya, dalam surat izin yang dikeluarkan, PT Panca Mitra Jaya diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam lingkup lokasi penambangan dan wilayah sekitarnya yang terkena dampak penambangan, serta melaksanakan reklamasi areal bekas penambangan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyelesaian penambangan dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perum Jasa Tirta II.

"Tapi sudah sebentar lagi izin selesai, kegiatan penambangan masih terus berjalan. Tidak ada tanda-tanda akan adanya reklamasi. Kalau nanti tiba-tiba kabur, siapa yang bertanggungjawab ?," ujar Gunawan, Rabu, (10/11).

Dia meminta agar BPLH segera menghentikan kegiatan penambangan Situ Ceper dan memaksa pengelola untuk segera melakukan reklamasi lingkungan. Sehingga kondisi lingkungan bisa kembali seperti semula.

"Kegiatan penambangan harus dihentikan sekarang dan mulai melakukan reklamasi lingkungan," pungkas Gunawan

Sementara itu, kepala BPLH Kabupaten Bekasi, Daryanto saat dihubungi membenarkan bahwa izin Situ Ceper akan selesai pada tanggal 27 November 2010 mendatang, dan tidak diperpanjang. Terkait dengan reklamasi lingkungan, Daryanto mengatakan bahwa hal tersebut sedang dalam pembahasan teknis.

"Sudah tidak kita perpanjang, tapi untuk reklamasi sedang kita rapatkan. Kan perlu dirancang mekanisme teknisnya seperti apa. Kita akan tegas kok," ujar Daryanto singkat. (DBA)

Gunawan Memburu "Kepala Ikan Busuk"

Gunawan Memburu "Kepala Ikan Busuk"

"Ikan akan busuk mulai dari kepala," ucap Gunawan meminjam perkataan Cicero dalam novel Imperium Karya Robert Harris. Menurut ketua Presidium LSM Sniper (Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat) ini, baik buruknya pemerintahan ditentukan oleh pucuk pimpinan.

"Jika pimpinannya benar, ke bawah juga akan benar. Karena anak buah selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh atasannya," ujar tokoh LSM yang cukup disegani di Kabupaten Bekasi ini.

Kiprahnya bisa dibilang cukup memberi warna pada kebijakan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang menurut dia sudah sangat akut di semua sektor. Gunawan disegani bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga analisis-analisisnya tentang berbagai persoalan secara mendetail. Wajar, jika setiap penyataannya di media massa kerap menjadi bola panas bagi para birokrat, politisi, dan aparat hukum.

"Penguasaan latar belakang masalah, ketajaman analisis, dan pengetahuan tentang peraturan dan perundangan, adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang aktivis. Tanpa itu, setiap wacana yang dilempar ke publik hanya akan menjadi gosip," ujar pria kelahiran Bekasi, 10 Juni 1969 ini.

Salah satu hal yang harus terus dikritisi adalah persoalan APBD. Sebab, dalamp APBD sangat rentan terhadap kebocoran dan ketidakjelasan pada saat pelaksanaan. Gunawan mencium adanya aroma permainan para birokrat dan politisi untuk mengakali APBD dengan berbagai modus. Untuk itulah dia selalu mengkritisi persoalan APBD.

"APBD itu kan rohnya pembangunan, kalau banyak bocor sama saja menenggelamkan rakyat dalam lautan kesengsaraan," ujar Gunawan yang mengaku pernah bekerja sebagai staf HRD di salah satu perusahaan di Kawasan Industri Jababeka Cikarang pada 1999-2002.

Gunawan juga mengkritisi komposisi anggaran dalam APBD Kabupaten Bekasi 2011 yang baru disahkan pada, Jumat (5/11). Menurut dia komposisi tersebut belum pro terhadap kepentingan rakyat.

Dalam APBD Kabupaten Bekasi 2011, program untuk kepentingan rakyat hanya mendapat alokasi 48 persen dari total APBD Kabupaten Bekasi 2011 yang sebesar Rp 1.834 triliun. Sementara belanja tidak langsung atau belanja nonpublik justru lebih banyak yaitu 52 persen, yang cukup dominan untuk biaya rutin seperti gaji PNS, listrik, air, jasa komunikasi, perawatan kantor atau gedung, pengadaan perlengkapan, biaya rapat, dinas luar kota, dan makan minum.

Idealnya, katanya, belanja publik 70 sampai 80 persen dari APBD. Pemerintah Daerah seharusnya menekan pengeluaran anggaran belanja tidak langsung seminimal mungkin sehingga alokasi anggaran belanja publik bisa lebih besar.

"Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi tidak pernah melakukan upaya efesiensi dalam pengelolaan keuangan daerah terutama yang terkait dengan belanja tidak langsung. Idealnya, anggaran untuk yang dilayani harus jauh lebih besar daripada yang melayani," kata penyandang gelar sarjana hukum ini.

Pengalaman Gunawan dalam berorganisasi memang tidak perlu diragukan. Ia tercatat pernah aktif di FK- PURDAKA (Forum Komunikasi Putra Daerah Kawasan Industri), 2002-2005. Tahun 2005 -2007 menjabat sebagai Sekjen LSM KOMPI 23 (Komite Masyarakat Peduli Bekasi) dan sekarang menjadi punggawa di LSM SNIPER. (JU-16)***

Bahas RAPBD 2011, Gedung Dewan Bocor

RADAR BEKASI, Sabtu, 06 November 2010 , 05:14:00
Bahas RAPBD 2011, Gedung Dewan Bocor


CIKARANG - Paripurna RAPBD 2011 Kabupaten Bekasi kemarin diwarnai insiden merembesnya air hujan ke ruang sidang. Rembesannya menetes ke meja salah satu anggota dewan, Usman dari Fraksi Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI).

Meski yang bersangkutan berhasil ’menyelematkan’ diri, tapi kejadian itu cukup membuat repot bagian umum lantaran harus menyingkirkan mikropon dan membersihkan tetesan air hujan.

Bocornya ruang sidang di tengah rapat paripurna itu, sontak menjadi perhatian seluruh anggota dewan dan tamu undangan yang hadir ketika itu. ”Itu sudah ada yang ngurus, bagian umum. Kalau masih begini berarti mereka lalai,” ujar Taih Minarno dari Fraksi Partai Demokrat.

Taih juga menyoroti RAPBD Kabupaten Bekasi 2011 naik menjadi Rp1.834 triliun, tapi penggunaannya masih didominasi belanja tidak langsung yang mencapai Rp944 miliar. Dia membandingkan belanja langsung hanya Rp890 miliar. ’’Ini berarti kebutuhan rutinitas masih cukup besar dibandingkan kebutuhan program untuk pemberdayaan rakyat,’’ jelas Taih yang juga jubir Badan Anggaran (Banang).

Taih mengkritik kalau anggaran terbesar di RAPBD 2011 adalah untuk kepentingan infrastruktur. Anggaran tersebut menurutnya mencapai Rp500 miliar, sedangkan untuk kesehatan sebesar Rp55 miliar.

Sementara tambah Taih untuk pendidikan sebesar Rp630 miliar. ”Untuk infrastruktur kami anggarkan cukup besar mengingat banyak jalan-jalan yang sudah rusak,” tuturnya usai paripurna.

Dengan disahkannya RAPBD lebih awal ini diharapkan seluruh anggaran bisa terserap dengan tepat sasaran. Jangan sampai RAPBD sudah disahkan lebih awal namun masih saja ada anggaran yang tidak terserap. ”Sengaja supaya seluruh anggaran bisa diserap dengan tepat sasaran,” papar politisi Demokrat tersebut. (hum)

RADAR BEKASI,Sabtu, 06 November 2010 , 05:21:00
Regulasi
Raperda Pariwisata Direvisi


CIKARANG PUSAT - Terkait penangguhan Raperda pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Edi Rochyadi menanggapi dingin. Ditemui usai menjalani sidang Paripurna, Jumat (5/11), pria berkacamata ini mengatakan akan melakukan perbaikan kembali.

Sambil berjalan menuruni tangga gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Edi mengungkapkan akan meninjau kembali Raperda pariwisata yang ditangguhkan pansus VIII. Dia juga mengaku belum mengetahui berapa banyak poin didalam Raperda yang akan direvisi.

“Ya, nanti akan kita lihat kembali dan kita perbaiki lagi sebelum kita ajukan kembali. Mungkin ada beberapa hal yang harus dirubah. Kemungkinan, Raperda pariwisata tersebut akan diajukan kembali pada 2011,” katanya singkat.

Sebelumnya, Raperda pariwisata yang dinilai kontroversial ditangguhkan oleh Pansus VIII. Salah satu anggota Pansus, Yayah Ratna menilai Raperda tersebut tidak jelas arahnya dan tidak ada pengaturan mengenai sanksi serta kode etik.

Akibat penangguhan Raperda tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim mengatakan, Perda sebelumnya (No 7 tahun 2007) harus diberlakukan kembali. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan regulasi yang mengatur tempat hiburan. (enr)

APBD Kabupaten Bekasi Seimbang

APBD Kabupaten Bekasi Seimbang
Kamis, 14 Oktober 2010 | 18:02 WIB

Klikm, Bekasi - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H Mustakim menyatakan puas atas hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Kabupaten Bekasi dengan komposisi 50:50 untuk alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung.

Hal itu disampaikan setelah penandatanganan hasil akhir evaluasi gubernur terhadap APBD murni dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 di ruang VIP DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (14/10).

"Kita mengadakan evaluasi sejak tanggal 7 Oktober dan Alhamdulilah pada hari ini bisa ditandatangani dengan hasil akhir APBD kita sebesar Rp2,12 triliun. Komposisinya seimbang antara belanja kangsung dan tidak langsung," ujar politisi Demokrat ini.

Sementara itu H Daeng Muhammad, anggota Badan Anggaran Kabupaten Bekasi menilai komposisi 50:50 adalah angka ideal yang bisa dicapai oleh Kabupaten Bekasi. Dikatakannya, ke depan ia bersama anggota lain akan meningkatkan komposisi sehingga masyarakat bisa lebih menikmati hasil pembangunan.

"Ke depan kita akan berusaha dan mendorong agar komposisi belanja langsung lebih besar. Seperti kompoisi 60:40 atau 55:45," ujar pria yang bergelar Aria Talaga Manggung ini.(HSN)

APBD Kabupaten Bekasi Seimbang

APBD Kabupaten Bekasi Seimbang
Kamis, 14 Oktober 2010 | 18:02 WIB

Klikm, Bekasi - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H Mustakim menyatakan puas atas hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Kabupaten Bekasi dengan komposisi 50:50 untuk alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung.

Hal itu disampaikan setelah penandatanganan hasil akhir evaluasi gubernur terhadap APBD murni dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 di ruang VIP DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (14/10).

"Kita mengadakan evaluasi sejak tanggal 7 Oktober dan Alhamdulilah pada hari ini bisa ditandatangani dengan hasil akhir APBD kita sebesar Rp2,12 triliun. Komposisinya seimbang antara belanja kangsung dan tidak langsung," ujar politisi Demokrat ini.

Sementara itu H Daeng Muhammad, anggota Badan Anggaran Kabupaten Bekasi menilai komposisi 50:50 adalah angka ideal yang bisa dicapai oleh Kabupaten Bekasi. Dikatakannya, ke depan ia bersama anggota lain akan meningkatkan komposisi sehingga masyarakat bisa lebih menikmati hasil pembangunan.

"Ke depan kita akan berusaha dan mendorong agar komposisi belanja langsung lebih besar. Seperti kompoisi 60:40 atau 55:45," ujar pria yang bergelar Aria Talaga Manggung ini.(HSN)

Rakyat Kab Bekasi Cuma Dapat 48 Persen APBD

Rakyat Kab Bekasi Cuma Dapat 48 Persen APBD
Jumat, 05 November 2010 | 17:50 WIB

KlikM, Bekasi - Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sepertinya belum berpihak kepada rakyatnya. Hal tersebut tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 yang baru saja disahkan, Jumat, (05/11).

Program untuk kepentingan rakyat hanya mendapat alokasi 48 persen dari total APBD Kabupaten Bekasi 2011 yang sebesar Rp 1.834 trilyun. Sedangkan belanja tidak langsung atau belanja non publik justru lebih banyak yaitu 52 persen, yang cukup dominan untuk biaya rutin seperti gaji PNS, listrik, air, jasa komunikasi, perawatan kantor atau gedung, pengadaan perlengkapan, biaya rapat, dinas luar kota dan makan minum.

Pos anggaran terbesar pada APBD 2011 adalah untuk kepentingan infrastruktur yang jumlahnya mencapai Rp500 miliar, sedangkan untuk kesehatan Rp55 miliar, dan pendidikan mendapatkan alokasi 36 persen, atau sekitar Rp630 miliar, namun jumlah ini termasuk biaya langsung dan tidak langsung.

Menurut salah seorang anggota panitia anggaran, Budianto, komposisi tersebut sudah bagus dan prorakyat. "Alokasi 48 persen itu sudah bagus, dan ini akan terus berubah pada APBD Perubahan, ujar Budiyanto.

Dihubungi terpisah, peneliti dari Asean Development Bank (ADB), Bambang Agus Salam, belanja publik idealnya 70 sampai 80 persen dari APBD. Pemerintah Daerah seharusnya menekan pengeluaran anggaran belanja tidak langsung seminimal mungkin, sehingga alokasi anggaran belanja publik bisa lebih besar. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan diberbagai daerah, menunjukan bahwa kebanyakan Pemerintah daerah tidak pernah melakukan upaya efesiensi dalam pengelolaan keuangan daerah terutama yang terkait dengan belanja tidak langsung.

Masalah lainnya dalam penyusunan APBD adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran. Seharusnya dalam penyusunan APBD, harus senantiasa mengacu pada anggaran berbasis kinerja yang Pro rakyat. Sehingga indikator keberhasilan program dapat dilihat dalam tiap tahun. Seperti yang sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah. Bambang mencontohkan berbagai daerah yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja seperti Jembrana dan Sragen.

"Idealnya, anggaran untuk yang dilayani harus jauh lebih besar daripada yang melayani" kata Bambang yang juga tinggal di Kota Bekasi.

Selain itu, pengelolaan APBD juga harus transpran, namun pada kenyatannya masih sedikit masyarakat yang tahu tentang untuk apa saja APBD digunakan. Jangankan untuk mengkritisi dan memberi masukan proses penyusunan APBD, untuk mendapatkan copi dokumennya saja sulitnya bukan main.

"Pemerintah Daerah sepertinya menganggap rakyat buta tentang pengelolaan keuangan daerah, Rakyat tidak bisa mengkritisi atau justru sebenarnya rakyat dibodohi," kata Bambang. (DBA)