Izin Habis, Situ Ceper Belum Direklamasi

Izin Habis, Situ Ceper Belum Direklamasi
Rabu, 10 November 2010 | 11:10 WIB
Izin Habis, Situ Ceper Belum Direklamasi Kerusakan lingkungan Situ Ceper yang sudah sangat parah

KlikM, Bekasi - Kendati izin pengelolaan Situ Ceper oleh PT Panca Mitra Jaya akan berakhir pada tanggal 27 November 2010 mendatang. Namun sampai saat ini belum terlihat adanya upaya untuk melakukan reklamasi lingkungan Situ Ceper yang rusak parah akibat kegiatan penambangan pasir selama bertahun-tahun.

Ketua Presidium LSM Sniper, Gunawan mengatakan, bahwa berdasarkan pemantauan di lapangan, kegiatan penambangan di Situ Ceper masih terus berlangsung. Padahal, masa izin pengelolaan akan selesai beberapa hari lagi. Gunawan menyesalkan sikap BPLH yang seolah abai terhadap persoalan Situ Ceper yang sudah berulangkali dikritisi.

Menurutnya, dalam surat izin yang dikeluarkan, PT Panca Mitra Jaya diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam lingkup lokasi penambangan dan wilayah sekitarnya yang terkena dampak penambangan, serta melaksanakan reklamasi areal bekas penambangan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyelesaian penambangan dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perum Jasa Tirta II.

"Tapi sudah sebentar lagi izin selesai, kegiatan penambangan masih terus berjalan. Tidak ada tanda-tanda akan adanya reklamasi. Kalau nanti tiba-tiba kabur, siapa yang bertanggungjawab ?," ujar Gunawan, Rabu, (10/11).

Dia meminta agar BPLH segera menghentikan kegiatan penambangan Situ Ceper dan memaksa pengelola untuk segera melakukan reklamasi lingkungan. Sehingga kondisi lingkungan bisa kembali seperti semula.

"Kegiatan penambangan harus dihentikan sekarang dan mulai melakukan reklamasi lingkungan," pungkas Gunawan

Sementara itu, kepala BPLH Kabupaten Bekasi, Daryanto saat dihubungi membenarkan bahwa izin Situ Ceper akan selesai pada tanggal 27 November 2010 mendatang, dan tidak diperpanjang. Terkait dengan reklamasi lingkungan, Daryanto mengatakan bahwa hal tersebut sedang dalam pembahasan teknis.

"Sudah tidak kita perpanjang, tapi untuk reklamasi sedang kita rapatkan. Kan perlu dirancang mekanisme teknisnya seperti apa. Kita akan tegas kok," ujar Daryanto singkat. (DBA)

Gunawan Memburu "Kepala Ikan Busuk"

Gunawan Memburu "Kepala Ikan Busuk"

"Ikan akan busuk mulai dari kepala," ucap Gunawan meminjam perkataan Cicero dalam novel Imperium Karya Robert Harris. Menurut ketua Presidium LSM Sniper (Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat) ini, baik buruknya pemerintahan ditentukan oleh pucuk pimpinan.

"Jika pimpinannya benar, ke bawah juga akan benar. Karena anak buah selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh atasannya," ujar tokoh LSM yang cukup disegani di Kabupaten Bekasi ini.

Kiprahnya bisa dibilang cukup memberi warna pada kebijakan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang menurut dia sudah sangat akut di semua sektor. Gunawan disegani bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga analisis-analisisnya tentang berbagai persoalan secara mendetail. Wajar, jika setiap penyataannya di media massa kerap menjadi bola panas bagi para birokrat, politisi, dan aparat hukum.

"Penguasaan latar belakang masalah, ketajaman analisis, dan pengetahuan tentang peraturan dan perundangan, adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang aktivis. Tanpa itu, setiap wacana yang dilempar ke publik hanya akan menjadi gosip," ujar pria kelahiran Bekasi, 10 Juni 1969 ini.

Salah satu hal yang harus terus dikritisi adalah persoalan APBD. Sebab, dalamp APBD sangat rentan terhadap kebocoran dan ketidakjelasan pada saat pelaksanaan. Gunawan mencium adanya aroma permainan para birokrat dan politisi untuk mengakali APBD dengan berbagai modus. Untuk itulah dia selalu mengkritisi persoalan APBD.

"APBD itu kan rohnya pembangunan, kalau banyak bocor sama saja menenggelamkan rakyat dalam lautan kesengsaraan," ujar Gunawan yang mengaku pernah bekerja sebagai staf HRD di salah satu perusahaan di Kawasan Industri Jababeka Cikarang pada 1999-2002.

Gunawan juga mengkritisi komposisi anggaran dalam APBD Kabupaten Bekasi 2011 yang baru disahkan pada, Jumat (5/11). Menurut dia komposisi tersebut belum pro terhadap kepentingan rakyat.

Dalam APBD Kabupaten Bekasi 2011, program untuk kepentingan rakyat hanya mendapat alokasi 48 persen dari total APBD Kabupaten Bekasi 2011 yang sebesar Rp 1.834 triliun. Sementara belanja tidak langsung atau belanja nonpublik justru lebih banyak yaitu 52 persen, yang cukup dominan untuk biaya rutin seperti gaji PNS, listrik, air, jasa komunikasi, perawatan kantor atau gedung, pengadaan perlengkapan, biaya rapat, dinas luar kota, dan makan minum.

Idealnya, katanya, belanja publik 70 sampai 80 persen dari APBD. Pemerintah Daerah seharusnya menekan pengeluaran anggaran belanja tidak langsung seminimal mungkin sehingga alokasi anggaran belanja publik bisa lebih besar.

"Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi tidak pernah melakukan upaya efesiensi dalam pengelolaan keuangan daerah terutama yang terkait dengan belanja tidak langsung. Idealnya, anggaran untuk yang dilayani harus jauh lebih besar daripada yang melayani," kata penyandang gelar sarjana hukum ini.

Pengalaman Gunawan dalam berorganisasi memang tidak perlu diragukan. Ia tercatat pernah aktif di FK- PURDAKA (Forum Komunikasi Putra Daerah Kawasan Industri), 2002-2005. Tahun 2005 -2007 menjabat sebagai Sekjen LSM KOMPI 23 (Komite Masyarakat Peduli Bekasi) dan sekarang menjadi punggawa di LSM SNIPER. (JU-16)***

Bahas RAPBD 2011, Gedung Dewan Bocor

RADAR BEKASI, Sabtu, 06 November 2010 , 05:14:00
Bahas RAPBD 2011, Gedung Dewan Bocor


CIKARANG - Paripurna RAPBD 2011 Kabupaten Bekasi kemarin diwarnai insiden merembesnya air hujan ke ruang sidang. Rembesannya menetes ke meja salah satu anggota dewan, Usman dari Fraksi Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI).

Meski yang bersangkutan berhasil ’menyelematkan’ diri, tapi kejadian itu cukup membuat repot bagian umum lantaran harus menyingkirkan mikropon dan membersihkan tetesan air hujan.

Bocornya ruang sidang di tengah rapat paripurna itu, sontak menjadi perhatian seluruh anggota dewan dan tamu undangan yang hadir ketika itu. ”Itu sudah ada yang ngurus, bagian umum. Kalau masih begini berarti mereka lalai,” ujar Taih Minarno dari Fraksi Partai Demokrat.

Taih juga menyoroti RAPBD Kabupaten Bekasi 2011 naik menjadi Rp1.834 triliun, tapi penggunaannya masih didominasi belanja tidak langsung yang mencapai Rp944 miliar. Dia membandingkan belanja langsung hanya Rp890 miliar. ’’Ini berarti kebutuhan rutinitas masih cukup besar dibandingkan kebutuhan program untuk pemberdayaan rakyat,’’ jelas Taih yang juga jubir Badan Anggaran (Banang).

Taih mengkritik kalau anggaran terbesar di RAPBD 2011 adalah untuk kepentingan infrastruktur. Anggaran tersebut menurutnya mencapai Rp500 miliar, sedangkan untuk kesehatan sebesar Rp55 miliar.

Sementara tambah Taih untuk pendidikan sebesar Rp630 miliar. ”Untuk infrastruktur kami anggarkan cukup besar mengingat banyak jalan-jalan yang sudah rusak,” tuturnya usai paripurna.

Dengan disahkannya RAPBD lebih awal ini diharapkan seluruh anggaran bisa terserap dengan tepat sasaran. Jangan sampai RAPBD sudah disahkan lebih awal namun masih saja ada anggaran yang tidak terserap. ”Sengaja supaya seluruh anggaran bisa diserap dengan tepat sasaran,” papar politisi Demokrat tersebut. (hum)

RADAR BEKASI,Sabtu, 06 November 2010 , 05:21:00
Regulasi
Raperda Pariwisata Direvisi


CIKARANG PUSAT - Terkait penangguhan Raperda pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Edi Rochyadi menanggapi dingin. Ditemui usai menjalani sidang Paripurna, Jumat (5/11), pria berkacamata ini mengatakan akan melakukan perbaikan kembali.

Sambil berjalan menuruni tangga gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Edi mengungkapkan akan meninjau kembali Raperda pariwisata yang ditangguhkan pansus VIII. Dia juga mengaku belum mengetahui berapa banyak poin didalam Raperda yang akan direvisi.

“Ya, nanti akan kita lihat kembali dan kita perbaiki lagi sebelum kita ajukan kembali. Mungkin ada beberapa hal yang harus dirubah. Kemungkinan, Raperda pariwisata tersebut akan diajukan kembali pada 2011,” katanya singkat.

Sebelumnya, Raperda pariwisata yang dinilai kontroversial ditangguhkan oleh Pansus VIII. Salah satu anggota Pansus, Yayah Ratna menilai Raperda tersebut tidak jelas arahnya dan tidak ada pengaturan mengenai sanksi serta kode etik.

Akibat penangguhan Raperda tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim mengatakan, Perda sebelumnya (No 7 tahun 2007) harus diberlakukan kembali. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan regulasi yang mengatur tempat hiburan. (enr)

APBD Kabupaten Bekasi Seimbang

APBD Kabupaten Bekasi Seimbang
Kamis, 14 Oktober 2010 | 18:02 WIB

Klikm, Bekasi - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H Mustakim menyatakan puas atas hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Kabupaten Bekasi dengan komposisi 50:50 untuk alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung.

Hal itu disampaikan setelah penandatanganan hasil akhir evaluasi gubernur terhadap APBD murni dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 di ruang VIP DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (14/10).

"Kita mengadakan evaluasi sejak tanggal 7 Oktober dan Alhamdulilah pada hari ini bisa ditandatangani dengan hasil akhir APBD kita sebesar Rp2,12 triliun. Komposisinya seimbang antara belanja kangsung dan tidak langsung," ujar politisi Demokrat ini.

Sementara itu H Daeng Muhammad, anggota Badan Anggaran Kabupaten Bekasi menilai komposisi 50:50 adalah angka ideal yang bisa dicapai oleh Kabupaten Bekasi. Dikatakannya, ke depan ia bersama anggota lain akan meningkatkan komposisi sehingga masyarakat bisa lebih menikmati hasil pembangunan.

"Ke depan kita akan berusaha dan mendorong agar komposisi belanja langsung lebih besar. Seperti kompoisi 60:40 atau 55:45," ujar pria yang bergelar Aria Talaga Manggung ini.(HSN)

APBD Kabupaten Bekasi Seimbang

APBD Kabupaten Bekasi Seimbang
Kamis, 14 Oktober 2010 | 18:02 WIB

Klikm, Bekasi - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H Mustakim menyatakan puas atas hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Kabupaten Bekasi dengan komposisi 50:50 untuk alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung.

Hal itu disampaikan setelah penandatanganan hasil akhir evaluasi gubernur terhadap APBD murni dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 di ruang VIP DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (14/10).

"Kita mengadakan evaluasi sejak tanggal 7 Oktober dan Alhamdulilah pada hari ini bisa ditandatangani dengan hasil akhir APBD kita sebesar Rp2,12 triliun. Komposisinya seimbang antara belanja kangsung dan tidak langsung," ujar politisi Demokrat ini.

Sementara itu H Daeng Muhammad, anggota Badan Anggaran Kabupaten Bekasi menilai komposisi 50:50 adalah angka ideal yang bisa dicapai oleh Kabupaten Bekasi. Dikatakannya, ke depan ia bersama anggota lain akan meningkatkan komposisi sehingga masyarakat bisa lebih menikmati hasil pembangunan.

"Ke depan kita akan berusaha dan mendorong agar komposisi belanja langsung lebih besar. Seperti kompoisi 60:40 atau 55:45," ujar pria yang bergelar Aria Talaga Manggung ini.(HSN)

Rakyat Kab Bekasi Cuma Dapat 48 Persen APBD

Rakyat Kab Bekasi Cuma Dapat 48 Persen APBD
Jumat, 05 November 2010 | 17:50 WIB

KlikM, Bekasi - Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sepertinya belum berpihak kepada rakyatnya. Hal tersebut tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 yang baru saja disahkan, Jumat, (05/11).

Program untuk kepentingan rakyat hanya mendapat alokasi 48 persen dari total APBD Kabupaten Bekasi 2011 yang sebesar Rp 1.834 trilyun. Sedangkan belanja tidak langsung atau belanja non publik justru lebih banyak yaitu 52 persen, yang cukup dominan untuk biaya rutin seperti gaji PNS, listrik, air, jasa komunikasi, perawatan kantor atau gedung, pengadaan perlengkapan, biaya rapat, dinas luar kota dan makan minum.

Pos anggaran terbesar pada APBD 2011 adalah untuk kepentingan infrastruktur yang jumlahnya mencapai Rp500 miliar, sedangkan untuk kesehatan Rp55 miliar, dan pendidikan mendapatkan alokasi 36 persen, atau sekitar Rp630 miliar, namun jumlah ini termasuk biaya langsung dan tidak langsung.

Menurut salah seorang anggota panitia anggaran, Budianto, komposisi tersebut sudah bagus dan prorakyat. "Alokasi 48 persen itu sudah bagus, dan ini akan terus berubah pada APBD Perubahan, ujar Budiyanto.

Dihubungi terpisah, peneliti dari Asean Development Bank (ADB), Bambang Agus Salam, belanja publik idealnya 70 sampai 80 persen dari APBD. Pemerintah Daerah seharusnya menekan pengeluaran anggaran belanja tidak langsung seminimal mungkin, sehingga alokasi anggaran belanja publik bisa lebih besar. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan diberbagai daerah, menunjukan bahwa kebanyakan Pemerintah daerah tidak pernah melakukan upaya efesiensi dalam pengelolaan keuangan daerah terutama yang terkait dengan belanja tidak langsung.

Masalah lainnya dalam penyusunan APBD adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran. Seharusnya dalam penyusunan APBD, harus senantiasa mengacu pada anggaran berbasis kinerja yang Pro rakyat. Sehingga indikator keberhasilan program dapat dilihat dalam tiap tahun. Seperti yang sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah. Bambang mencontohkan berbagai daerah yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja seperti Jembrana dan Sragen.

"Idealnya, anggaran untuk yang dilayani harus jauh lebih besar daripada yang melayani" kata Bambang yang juga tinggal di Kota Bekasi.

Selain itu, pengelolaan APBD juga harus transpran, namun pada kenyatannya masih sedikit masyarakat yang tahu tentang untuk apa saja APBD digunakan. Jangankan untuk mengkritisi dan memberi masukan proses penyusunan APBD, untuk mendapatkan copi dokumennya saja sulitnya bukan main.

"Pemerintah Daerah sepertinya menganggap rakyat buta tentang pengelolaan keuangan daerah, Rakyat tidak bisa mengkritisi atau justru sebenarnya rakyat dibodohi," kata Bambang. (DBA)

Kepala BPLH Ngaco, Dewan Ikut Konspirasi

RADAR BEKASI
Rabu, 03 November 2010 , 04:25:00
Kepala BPLH Ngaco, Dewan Ikut Konspirasi

CIKARANG PUSAT - Setelah sempat menghilang, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi Daryanto kemarin mau bicara terkait janji pengadaan pompa air bagi warga di sepanjang Kali Cikarang yang tercemar.

Namun, Daryanto kemarin tak memberi pernyataan tegas. Dia hanya meminta warga sabar, dan berencana akan mengalokasikan pengadaan pompa air melalui APBD Kabupaten Bekasi.

Daryanto mengaku tak ingin berharap pada pabrik-pabrik yang diduga mencemari Kali Cikarang untuk merealisasikan janjinya untuk pengadaan pompa air. “Mudah-mudahan bisa dianggarkan, saya juga sudah bilang sama bupati dan sekda,” tutur Daryanto. Dia tak bisa memastikan kapan itu bisa direalisasikan.

Keterangan Daryanto itu disampaikan usai bertemu dengan anggota Komisi C. Dia mengatakan, kedatangannya ke Komisi C pun terkait rencanan mengalokasikan pompa air lewat APBD.

Anggota Komisi C Budiyanto yang menerima Daryanto mengatakan, Badan Anggaran (Banang) akan mengalokasikannya dalam APBD. Dipaparkannya, anggaran yang diperlukan untuk mengadakan pompa air di sepanjang Kali Cikarang sebanyak 30 titik sebesar Rp300 juta sampai 400 juta. ”Untuk finalisasi besaran belum tahu berapa, yang jelas sudah diajukan sekitar Rp300 juta sampai 400 juta,” tutur politisi PKS ini.

Sikap Daryanto dan tanggapan Komisi C seperti itu justeru dinilai LSM Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat (Sniper) sebagai sikap pemerintah Kabupaten Bekasi yang lemah.

Ketua Sniper Gunawan bahkan dengan tegas menyatakan sikap Kepala BPLH dan Komisi C jelas-jelas mengindikasikan kalau ada permainan dalam masalah pengadaan pompa air ini.

”Ini aneh, dulu Daryanto yang mengatakan akan memasilitasi kebutuhan air bersih masyarakat di sepanjang Kali Cikarang yang tercemar dengan meminta pompa air pada perusahaan yang diduga melakukan pencemaran. Lah sekarang malah mengalihkan pengadaan pompa air melalui APBD. Kepala BPLH ini ngaco,” kata Gunawan.

”Bisa saja BPLH sudah menerima bantuan perusahaan, namun tidak sampai ke masyarakat. Nah ketika sekarang masyarakat nagih, Kepala BPLH malah minta dari APBD untuk ‘bayar hutangnya’ ke masyarakat,” tegas Gunawan.

Dia juga menyesalkan sikap Komisi C yang tidak berpikir substantif pada akar masalah yang terjadi. ”Inti masalah pencemaran Kali Cikarang oleh sejumlah pabrik. Itu yang harus diselesaikan.

Ini kok malah ikut-ikutan sibuk mengatur alokasi untuk pengadaan pompa air. Biarkan saja soal pompa air biar Daryanto yang menyelesaikan, kan memang usulan konyol dia untuk meredam keluhan masyarakat atas pencemaran Kali Cikarang dengan memberikan pompa air untuk warga,” ketusnya.

Terlebih kata Gunawan, anggota Komisi C Taih Minarno dengan tegas akan menggunakan jatah aspirasinya untuk pengadaan pompa air. ”Eh Marjaya malah ikutan mau ikut menyumbang. Saya bingung bagaimana pola pikir mereka ini.

Inti masalah itu pencemaran Kali Cikarang. Jadi seharusnya mereka berpikir bagaimana menyelesaikan pencemaran lingkungan tersebut. Benar-benar aneh. Atau Komisi C sendiri sudah masuk jadi bagian konspirasi ini,” pungkasnya. (hum/daf)

Direksi BUMD Didominasi Kader Partai Politik

Direksi BUMD Didominasi Kader Partai Politik

Rabu, 20 Oktober 2010 | 23:11 WIB

• Direksi Dua BUMD Baru Dilantik

KlikM, Cikarang - Komposisi jajaran direksi dan komisaris di dua BUMD yaitu PT. Bumi Bekasi Jaya dan PT Bekasi Putera Jaya, yang baru dilantik oleh Bupati Bekasi, Sa'aduddin di di Hotel Sahid Jaya, Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi, Rabu, (20/10). Mendapat kritikan tajam dari beberapa kalangan.
Beberapa nama yang disinyalir merupakan kader partai adalah, Ir Akhmad Paradis (PKS), Mahdi Syaikhan S.Pdi (Golkar), Bambang Setiawan (PKS), Diding Syaefudin Zuhri (PPP), RA Entaresmen (Demokrat), Nuryasion (PKS). Jika hal tersebut benar, artinya dari 12 nama yang dilantik, setengah di antaranya merupakan titipan orang partai.
Sekjen LSM Sniper Kabupaten Bekasi, Muzaki menilai bahwa komposisi tersebut merupakan komposisi politik. Namun Muzaki menganggap hal itu sangat wajar.
Sebab berdasarkan pengalaman yang ada, BUMD merupakan bagian dari kekuatan politik. Dimana kader-kader Partai Politik selalu ada di dalamnya.
"Kita semua tahu, jika BUMD hanya dijadikan tempat titipan orang-orang politik, bahkan kerap dijadikan "ATM". Kontribusinya juga tidak signifikan," ujar Muzaki.
Namun, kata Muzaki, harusnya penempatan kader partai politik di BUMD juga diimbangi dengan kemampuan dan kapasitas personilnya. Jangan asal menempatkan untuk kepentingan politik tertentu.
"Sah-sah saja partai politik menempatkan orangnya di BUMD. Tapi yang terpenting, orang titipan tersebut memang kompeten dan profesional," ujarnya.
Muzaki mencontohkan, adanya ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman beberapa nama jajaran dewan direksi dan komisaris dengan bidang kerja yang akan digarap oleh dua BUMD baru nanti.
"Masa sarjana pendidikan suruh mengurus minyak, jalan tol, dan pembangunan pelabuhan. Jelas tidak nyambung," tambahnya.
Untuk itu, Sniper mendorong kepada Bupati Bekasi agar berani melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran direksi BUMD. Jika memang terbukti tidak bisa bekerja, lebih baik langsung dicopot, ketimbang menghabiskan anggaran daerah.
"Kalau memang nanti terbukti tidak bisa kerja, lebih baik dicopot saja," pungkas Muzaki. (DBA)

Wawasan Budaya Pemerintah Dipertanyakan

Sabtu, 23 Oktober 2010 , 02:58:00
Wawasan Budaya Pemerintah Dipertanyakan

DISOAL : Wujud Patung Tangan produsen rokok ini dinilai tidak berwawasan budaya Bekasi. RISANSYAH/RADAR BEKASI
Cibitung - Setelah Patung Golf Jababeka, kini giliran Patung Tangan di pertigaan arteri Cibitung-Teuku Umar yang disoal.

Patung tangan menggenggam kotak panjang bertuliskan merek rokok ini, dianggap sebagai cerminan pemerintah Kabupaten Bekasi yang kurang berwawasan budaya dalam mempercantik kotanya.

Menurut Direktuk LSM Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat (SNIPER) Gunawan, Pemkab Bekasi belum bisa mamadukan kepentingan menampilkan ikon budaya lokal dengan bisnis.

Seharusnya, kata dia, ada ikon yang mewakili Kabupaten Bekasi dalam setiap display yang ditampilkan di muka umum. ”Patung tangan itu tidak bermakna apa-apa, apalagi tidak ada unsur budaya Bekasi dalam patung tersebut,” kritik Gunawan.

Meski dalam patung tersebut ada logo pemerintah Kabupaten Bekasi, namun kata Gunawan itu tidak cukup, apalagi komposisinya sangat minim, ketimbang kepentingan bisnisnya. “Kalau hanya tulisan, itu tidak cukup.

Pemkab punya otoritas untuk membuat kerjasama dan memasukkan unsur budaya Bekasi dalam pembuatan display bisnis,” tuturnya. Kata Gunawan, Patung Tangan tak ada bedanya dengan Patung Golf di Jababeka yang juga sempat dipermasalahkan.

“Kami tidak menutup kepentingan pengusaha untuk berpromosi bisnisnya. Tapi mereka juga harus peduli dengan kebudayaan Kabupaten Bekasi. Pemerintah juga harus berwawasan budaya dalam mengambil sikap ketika memberi izin.

Jangan silau dengan kepentingan bisnis. Nilai-nilai budaya Bekasi tetap haru dipertimbangkan, karena akan menjadi kebanggaan masyarakat Bekasi sendiri,” tuturnya. (mot)

Bupati Cuci Tangan, Raperda Pariwisata Ditunda

Bupati Cuci Tangan, Raperda Pariwisata Ditunda
Selasa, 02 November 2010 | 00:50 WIB

KlikM, Bekasi - Polemik tentang usulan draf Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan Kabupaten Bekasi sepertinya akan mereda. Pasalnya, Bupati Bekasi Sa'aduddin telah mengajukan penangguhan Raperda tersebut sampai dua bulan mendatang. Hal tersebut disampaikan Oleh Bupati di hadapan Pansus VIII DPRD Kabupaten Bekasi, Senin sore, (01/11).

Bupati beralasan bahwa dirinya belum menandatangani pengajuan Raperda tersebut pada saat paripurna penyampaian nota pengantar. Dia meminta kepada Pansus VIII untuk menangguhkan Raperda tersebut sampai dua bulan dan akan mengganti dengan Raperda baru.

"Saya minta agar Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan ini ditunda selama dua bulan, agar bisa kami revisi," tegas Bupati.

Bupati juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Pansus VIII dan masyarakat Kabupaten Bekasi karena Raperda tersebut telah menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Saya minta maaf, tapi saya tegaskan bahwa Raperda tersebut diajukan ke DPRD tidak melalui persetujuan saya," tegas Bupati.

Sementara itu, anggota Pansus VIII, Muhtadi Muntaha mendesak kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi agar mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Bekasi untuk menutup seluruh tempat hiburan malam.

"Jangan jadi banci, mengatur dengan menggunakan Perda takut dosa, tapi memberangus ogah, malah dipunguti pajaknya," ujar Muhtadi dengan logat Bekasinya yang kental di hadapan rapat Pansus.

Akhirnya hasil Rapat Pansus VIII Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan menyetujui agar Raperda tersebut ditunda sampai dua bulan mendatang. Rencananya, keputusan tersebut akan disyahkan melalui Paripurna yang akan diadakan pada hari Rabu, (02/11). (HSN/DBA)

SNIPER Tantang Kajari Cikarang Ungkap Kasus RSD

SNIPER Tantang Kajari Cikarang Ungkap Kasus RSD
Diposting Pada 27 Jul 2010

BEKASI – Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat (SNIPER) Gunawan memberikan kado ulang tahun korps Jaksa ke-50 dengan memberikan sebundel berkas kasus dugaan mark up dan penyimpangan rencana bangunan rehab Gedung C Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2009.

Bundel diserahkan langsung Ketua Presidium SNIPER, Gunawan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang Undang Mugopal di ruang kerjanya, Senin (27/07).

“Saya tertantang atas ungkapan Kajari yang menyatakan tidak bisa membongkar atau menyelidiki lebih lanjut kasus dugaan mark up gedung C RSD Kabupaten Bekasi karena terkendala dengan data dan dokumen. Makanya saya serahkan data dan dokumen serta surat resminya,” ujar Gunawan menjelaskan alasan memberikan kado dengan sebundel berkas kasus.

Gunawan mengharapkan kepala Kejaksaan Negeri Cikarang dapat menindak lanjuti dengan serius atas temuannya tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang Undang Mugopal mengaku senang dan berterima kasih atas kado yang telah diberikan oleh LSM SNIPER. Ia berjanji akan menindak lanjuti temuan tersebut.

“Kita akan tindak lanjuti ini, bila alat buktinya cukup. Kita akan naikan kasusnya,” ujar Sarjana lulusan UNISBA ini.

SNIPER memberikan titik dugaan mark up Gedung C RSD Kabupaten Bekasi dengan memberikan pembanding dimana harga satuan pembangunan RSD Gedung C pada tahun 2009 adalah Rp 3.233.750,-/M2 dengan nilai Rp 3,9 Milyar lebih dengan membangun gedung sekolah baru pada Tahun anggaran 2010 dengan harga satuan hanya Rp. 2.300.00,-/M2.

[klikm.net]

Setoran BPPT Over Target

RADAR BEKASI Senin, 01 November 2010 , 03:06:00


Dari retribusi perizinan yang dikumpulkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) untuk untuk pendapatan daerah, selama ini kerap melampaui targetnya.

Tahun 2009, dari target yang ditetapkan Rp41 miliar, BPPT mampu menyetorkannya 162 persen dari target yang ditentukan. Tahun ini, sampai Oktober, dari beberapa jenis perizinan, BPPT sudah melampaui targetnya.

BPPT optimistis setorannya untuk PAD (Pendapat Asli Daerah) 2010 akan melewati perolehan 2009. “Sejak 2009 lalu kami memang selalu memberi masukan PAD melebihi target. Tahun 2010, beberapa ijin sudah melampaui tergat dan akan terus menambah masukan bagi PAD,” ungkap Kepala BPPT Aat Barhati.

Dibeberkan Aat, tahun 2010 ijin retribusi pelayanan kesehatan sudah melewati target 101 persen, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 115 persen, IPPT 123 persen, IUI 134 persen, Siup 125 persen dan SIPA 105 persen. Target BPPT tahun 2010, kata Aat Rp44 miliar. Sejauh ini, menurutnya sudah terkumpul 81,72 persen.

“Ini membuktikan bahwa kami serius untuk membangun Kabupaten Bekasi. Kami berharap kesadaran masyarakat untuk melengkapi seluruh perizinannya, agar tidak rugi dikemudian hari,” jelasnya.

Untuk meningkatkan layanan, kata Aat BPPT sudah menyediakan dua mobil layanan keliling. Namun dua mobil layanan tersebut belum beroperasi. Namun dia optimistis, jika dioperasikan, layanan BPPT akan semakin baik, dan target PAD akan semakin meningkat. (mot)