Direksi BUMD Didominasi Kader Partai Politik

Direksi BUMD Didominasi Kader Partai Politik

Rabu, 20 Oktober 2010 | 23:11 WIB

• Direksi Dua BUMD Baru Dilantik

KlikM, Cikarang - Komposisi jajaran direksi dan komisaris di dua BUMD yaitu PT. Bumi Bekasi Jaya dan PT Bekasi Putera Jaya, yang baru dilantik oleh Bupati Bekasi, Sa'aduddin di di Hotel Sahid Jaya, Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi, Rabu, (20/10). Mendapat kritikan tajam dari beberapa kalangan.
Beberapa nama yang disinyalir merupakan kader partai adalah, Ir Akhmad Paradis (PKS), Mahdi Syaikhan S.Pdi (Golkar), Bambang Setiawan (PKS), Diding Syaefudin Zuhri (PPP), RA Entaresmen (Demokrat), Nuryasion (PKS). Jika hal tersebut benar, artinya dari 12 nama yang dilantik, setengah di antaranya merupakan titipan orang partai.
Sekjen LSM Sniper Kabupaten Bekasi, Muzaki menilai bahwa komposisi tersebut merupakan komposisi politik. Namun Muzaki menganggap hal itu sangat wajar.
Sebab berdasarkan pengalaman yang ada, BUMD merupakan bagian dari kekuatan politik. Dimana kader-kader Partai Politik selalu ada di dalamnya.
"Kita semua tahu, jika BUMD hanya dijadikan tempat titipan orang-orang politik, bahkan kerap dijadikan "ATM". Kontribusinya juga tidak signifikan," ujar Muzaki.
Namun, kata Muzaki, harusnya penempatan kader partai politik di BUMD juga diimbangi dengan kemampuan dan kapasitas personilnya. Jangan asal menempatkan untuk kepentingan politik tertentu.
"Sah-sah saja partai politik menempatkan orangnya di BUMD. Tapi yang terpenting, orang titipan tersebut memang kompeten dan profesional," ujarnya.
Muzaki mencontohkan, adanya ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman beberapa nama jajaran dewan direksi dan komisaris dengan bidang kerja yang akan digarap oleh dua BUMD baru nanti.
"Masa sarjana pendidikan suruh mengurus minyak, jalan tol, dan pembangunan pelabuhan. Jelas tidak nyambung," tambahnya.
Untuk itu, Sniper mendorong kepada Bupati Bekasi agar berani melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran direksi BUMD. Jika memang terbukti tidak bisa bekerja, lebih baik langsung dicopot, ketimbang menghabiskan anggaran daerah.
"Kalau memang nanti terbukti tidak bisa kerja, lebih baik dicopot saja," pungkas Muzaki. (DBA)