Kepala BPLH Ngaco, Dewan Ikut Konspirasi

RADAR BEKASI
Rabu, 03 November 2010 , 04:25:00
Kepala BPLH Ngaco, Dewan Ikut Konspirasi

CIKARANG PUSAT - Setelah sempat menghilang, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi Daryanto kemarin mau bicara terkait janji pengadaan pompa air bagi warga di sepanjang Kali Cikarang yang tercemar.

Namun, Daryanto kemarin tak memberi pernyataan tegas. Dia hanya meminta warga sabar, dan berencana akan mengalokasikan pengadaan pompa air melalui APBD Kabupaten Bekasi.

Daryanto mengaku tak ingin berharap pada pabrik-pabrik yang diduga mencemari Kali Cikarang untuk merealisasikan janjinya untuk pengadaan pompa air. “Mudah-mudahan bisa dianggarkan, saya juga sudah bilang sama bupati dan sekda,” tutur Daryanto. Dia tak bisa memastikan kapan itu bisa direalisasikan.

Keterangan Daryanto itu disampaikan usai bertemu dengan anggota Komisi C. Dia mengatakan, kedatangannya ke Komisi C pun terkait rencanan mengalokasikan pompa air lewat APBD.

Anggota Komisi C Budiyanto yang menerima Daryanto mengatakan, Badan Anggaran (Banang) akan mengalokasikannya dalam APBD. Dipaparkannya, anggaran yang diperlukan untuk mengadakan pompa air di sepanjang Kali Cikarang sebanyak 30 titik sebesar Rp300 juta sampai 400 juta. ”Untuk finalisasi besaran belum tahu berapa, yang jelas sudah diajukan sekitar Rp300 juta sampai 400 juta,” tutur politisi PKS ini.

Sikap Daryanto dan tanggapan Komisi C seperti itu justeru dinilai LSM Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat (Sniper) sebagai sikap pemerintah Kabupaten Bekasi yang lemah.

Ketua Sniper Gunawan bahkan dengan tegas menyatakan sikap Kepala BPLH dan Komisi C jelas-jelas mengindikasikan kalau ada permainan dalam masalah pengadaan pompa air ini.

”Ini aneh, dulu Daryanto yang mengatakan akan memasilitasi kebutuhan air bersih masyarakat di sepanjang Kali Cikarang yang tercemar dengan meminta pompa air pada perusahaan yang diduga melakukan pencemaran. Lah sekarang malah mengalihkan pengadaan pompa air melalui APBD. Kepala BPLH ini ngaco,” kata Gunawan.

”Bisa saja BPLH sudah menerima bantuan perusahaan, namun tidak sampai ke masyarakat. Nah ketika sekarang masyarakat nagih, Kepala BPLH malah minta dari APBD untuk ‘bayar hutangnya’ ke masyarakat,” tegas Gunawan.

Dia juga menyesalkan sikap Komisi C yang tidak berpikir substantif pada akar masalah yang terjadi. ”Inti masalah pencemaran Kali Cikarang oleh sejumlah pabrik. Itu yang harus diselesaikan.

Ini kok malah ikut-ikutan sibuk mengatur alokasi untuk pengadaan pompa air. Biarkan saja soal pompa air biar Daryanto yang menyelesaikan, kan memang usulan konyol dia untuk meredam keluhan masyarakat atas pencemaran Kali Cikarang dengan memberikan pompa air untuk warga,” ketusnya.

Terlebih kata Gunawan, anggota Komisi C Taih Minarno dengan tegas akan menggunakan jatah aspirasinya untuk pengadaan pompa air. ”Eh Marjaya malah ikutan mau ikut menyumbang. Saya bingung bagaimana pola pikir mereka ini.

Inti masalah itu pencemaran Kali Cikarang. Jadi seharusnya mereka berpikir bagaimana menyelesaikan pencemaran lingkungan tersebut. Benar-benar aneh. Atau Komisi C sendiri sudah masuk jadi bagian konspirasi ini,” pungkasnya. (hum/daf)