Gunawan Memburu "Kepala Ikan Busuk"

Gunawan Memburu "Kepala Ikan Busuk"

"Ikan akan busuk mulai dari kepala," ucap Gunawan meminjam perkataan Cicero dalam novel Imperium Karya Robert Harris. Menurut ketua Presidium LSM Sniper (Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat) ini, baik buruknya pemerintahan ditentukan oleh pucuk pimpinan.

"Jika pimpinannya benar, ke bawah juga akan benar. Karena anak buah selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh atasannya," ujar tokoh LSM yang cukup disegani di Kabupaten Bekasi ini.

Kiprahnya bisa dibilang cukup memberi warna pada kebijakan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang menurut dia sudah sangat akut di semua sektor. Gunawan disegani bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga analisis-analisisnya tentang berbagai persoalan secara mendetail. Wajar, jika setiap penyataannya di media massa kerap menjadi bola panas bagi para birokrat, politisi, dan aparat hukum.

"Penguasaan latar belakang masalah, ketajaman analisis, dan pengetahuan tentang peraturan dan perundangan, adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang aktivis. Tanpa itu, setiap wacana yang dilempar ke publik hanya akan menjadi gosip," ujar pria kelahiran Bekasi, 10 Juni 1969 ini.

Salah satu hal yang harus terus dikritisi adalah persoalan APBD. Sebab, dalamp APBD sangat rentan terhadap kebocoran dan ketidakjelasan pada saat pelaksanaan. Gunawan mencium adanya aroma permainan para birokrat dan politisi untuk mengakali APBD dengan berbagai modus. Untuk itulah dia selalu mengkritisi persoalan APBD.

"APBD itu kan rohnya pembangunan, kalau banyak bocor sama saja menenggelamkan rakyat dalam lautan kesengsaraan," ujar Gunawan yang mengaku pernah bekerja sebagai staf HRD di salah satu perusahaan di Kawasan Industri Jababeka Cikarang pada 1999-2002.

Gunawan juga mengkritisi komposisi anggaran dalam APBD Kabupaten Bekasi 2011 yang baru disahkan pada, Jumat (5/11). Menurut dia komposisi tersebut belum pro terhadap kepentingan rakyat.

Dalam APBD Kabupaten Bekasi 2011, program untuk kepentingan rakyat hanya mendapat alokasi 48 persen dari total APBD Kabupaten Bekasi 2011 yang sebesar Rp 1.834 triliun. Sementara belanja tidak langsung atau belanja nonpublik justru lebih banyak yaitu 52 persen, yang cukup dominan untuk biaya rutin seperti gaji PNS, listrik, air, jasa komunikasi, perawatan kantor atau gedung, pengadaan perlengkapan, biaya rapat, dinas luar kota, dan makan minum.

Idealnya, katanya, belanja publik 70 sampai 80 persen dari APBD. Pemerintah Daerah seharusnya menekan pengeluaran anggaran belanja tidak langsung seminimal mungkin sehingga alokasi anggaran belanja publik bisa lebih besar.

"Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi tidak pernah melakukan upaya efesiensi dalam pengelolaan keuangan daerah terutama yang terkait dengan belanja tidak langsung. Idealnya, anggaran untuk yang dilayani harus jauh lebih besar daripada yang melayani," kata penyandang gelar sarjana hukum ini.

Pengalaman Gunawan dalam berorganisasi memang tidak perlu diragukan. Ia tercatat pernah aktif di FK- PURDAKA (Forum Komunikasi Putra Daerah Kawasan Industri), 2002-2005. Tahun 2005 -2007 menjabat sebagai Sekjen LSM KOMPI 23 (Komite Masyarakat Peduli Bekasi) dan sekarang menjadi punggawa di LSM SNIPER. (JU-16)***